Minggu, 25 Januari 2009

ANALISA KASUS PEMBANGUNAN

ANALISA KASUS PEMBANGUNAN
Pembangunan daerah merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas dan perikehidupan manusia dan masyarakat daerah yang dilakukan secara terus menerus berdasarkan kemampuan daerah dan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan Iptek serta memperhatikan perkembangan keadaan daerah. Prinsip penyelenggaraan pembangunan daerah adalah bahwa setiap pembangunan dilaksanakan berdasarkan asas pemerataan dan keadilan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat secara sosial ekonomi. Salah satu tujuan utama pembangunan daerah adalah meningkatkan keadaan ekonomi daerah sehingga mandiri dan mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta untuk mencapai kesejahteraan sosial secara adil dan merata. Proses pelaksanaan pembangunan daerah melibatkan pemerintah daerah, badan hukum swasta, dan masyarakat sebagai pelaku pembangunan daerah.

Aktivitas pembangunan daerah yang diarahkan pada penguatan pembangunan sosial ekonomi masyarakat merupakan basis dari peningkatan kesejahteraan masyarakat. Apabila di suatu daerah atau wilayah terdapat aktivitas ekonomi maka secara logis akan terjadi akumulasi pendapatan dan kesejahteraan. Manakala setiap potensi dan aset yang ada dapat mencapai kemanfaatan dan berkesinambungan, maka dapat dijamin adanya perkembangan ekonomi di kawasan tersebut. Untuk itu pada gilirannya peluang untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam jumlah yang makin besar sehingga dapat meningkatkan kemandirian pembangunan daerah (Nugroho, 2003). Terselenggaranya berbagai program pembangunan daerah merupakan parameter kesuksesan pemimpin pemerintahan daerah karena tanggung jawab pemerintah daerah diukur antara lain dari kemampuannya melaksanakan programprogram pembangunan daerah di daerahnya.

Studi implementasi sebagai orientasi baru dalam pendekatan administrasi pembangunan mulai berkembang pada awal tahun 1980-an, sejalan dengan munculnya kesadaran akan pentingnya proses implementasi yang dapat menjamin keberhasilan pelaksanaan program pembangunan terutama di negaranegara berkembang (Grindle,1980). Dalam implementasi program masalah konsistensi dan efektivitas adalah sangat penting. Berbagai faktor muatan program maupun konteks implementasi yang secara prinsipil mempengaruhi hasil dan dampak dari implementasi program itu sendiri (Edwards, 1984).




Pembangunan sosial seperti yang dirumuskan oleh Midgley adalah suatu proses perubahan sosial yang terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai suatu keutuhan, dimana pembangunan ini dilakukan untuk saling melengkapi dengan dinamika proses pembangunan ekonomi.

Dalam pengertian yang lebih khusus pembangunan sosial dapat diartikan sebagai pembangunan yang menyangkut aspek non ekonomi dan dalam rangka tercapainya hak asasi atau kehidupan warga masyarakat sesuai harkat martabatnya sebagai manusia.

Sebagai upaya untuk memenuhi kondisi kehidupan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan hak asasi manusia, pemenuhan kebutuhan dapat dirumuskan secara menjenjang. Hal itu didasarkan pada asumsi bahwa kondisi kehidupan akan semakin sejahtera apabila semakin banyak kebutuhan akan dipenuhi. Dalam hal ini kebutuhan yang dimaksud adalah dalam pengertian yang luas tidak terbatas kebutuhan fisik tetapi juga non fisik. Dalam berbagai pembahasan, jenjang yang paling rendah agar seseorang dapat hidup sesuai harkat dan martabat manusia adalah apabila terpenuhi kebutuhan dasarnya. (Soetomo: 2006). Dengan demikian, prioritas utama dalam pembangunan sosial semestinya diberikan kepada kelompok masyarakat yang masih belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai jenjang yang terendah dari kebutuhan manusia.

Dalam paparan kasus menunjukkan bahwa upaya membangun kembali Aceh pasca Tsunami yang dilakukan oleh badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias tidak sesuai dengan semangat awal dibentuknya lembaga ini yaitu membangun kembali kehidupan ekonomi, sosial, pendidikan dan budaya korban bencana. Padahal, daerah Barat Selatan Aceh adalah kawasan yang paling parah dihantam bencana karena sangat dekat dengan episentrum gempa. Dengan menggunakan pendekatan pembangunan sosial, penulis akan mencoba menganalisa beberapa masalah yang menjadi hambatan badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias di pantai Barat Selatan Aceh.

1. Sistem yang diskriminatif
Kenyataan paling mendasar dalam kehidupan sosial, dan dengan demikian juga penjelasan tentang masalah sosial adalah bahwa masyarakat terbentuk dalam suatu bangunan struktur. Oleh sebab itu, melalui bangunan structural tertentu dimungkinkan beberapa individu mempunyai kekuasaan, kesempatan dan peluang yang lebih baik dari individu yang lain (Parrillo, 1987: 29). Dari kenyataan itu dapat dimengerti apabila kalangan tertentu dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dari kondisi sosial yang ada serta yang lebih memungkinkan dapat memenuhi kebutuhannya. Dilain pihak, kalangan masyarakat yang lain merasakan adanya peluang yang lebih sempit serta hambatan structural dalam pemenuhan kebutuhan.
Kondisi sosial tersebut seringkali didukung oleh berbagai institusi sosial yang mengandung nilai-nilai sosial yang diskriminatif misalnya antar jenis kelamin, antar etnis, antar asal daerah dan sebagainya (Julian, 1986: 15). Nilai-nilai semacam itu dapat menumbuhkan berbagai bentuk sikap prasangka dan perilaku diskriminatif antar unsure dalam masyarakat yang dapat pula mengarah pada perbedaan hak memperoleh berbagai pelayanan, perbedaan akses memperoleh pendidikan, kesempatan memasuki lapangan kerja tertentu dan sebagainya, yang pada tingkat tertentu dapat pula mempengaruhi pendapatan dalam masyarakat. Dalam perkembangan lebih lanjut, akan dapat menumbuhkan kondisi kehidupan sosial yang diwarnai oleh berbagai masalah seperti kecemburuan sosial, keresahan sosial yang tidak jarang termanifestasikan dalam berbagai bentuk tindak kekerasan.
Wilayah barat selatan Aceh merupakan kawasan yang didiami oleh suku Alas, Gayo dan Singkil. Suku-suku ini berbeda dengan suku Aceh secara keseluruahan, baik dari sisi bahasa, budaya dan adat-istiadat. Dari sisi pendidikan dan sumber daya manusia mereka jauh tertinggal dibanding dengan kawasan pantai Timur dan Utara Aceh. Sehingga tidak banyak dari tokoh-tokoh Barat Selatan Aceh yang menguasai jabatan structural di tingkat Provinsi maupun dalam badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias. Sehingga dalam pengambilan kebijakan ditingkat provinsi, daerah tersebut tidak masuk dalam prioritas. Hal inilah yang melahirkan ide pemekaran provinsi baru di Aceh yaitu ALA-ABAS (Aceh Barat Selatan).
Kecemburuan sosial tersebut memunculkan sikap apatis dari kalangan masyarakat yang ditunjukkan dengan rendahnya partisipasi warga dalam menjalankan pembangunan. Sementara dalam strategi pembangunan sosial pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan untuk bisa menjamin keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri.




2. Konflik Nilai
Masyarakat terdiri dari berbagai kelompok yang saling berinteraksi dan masing-masing dapat mempunyai kepentingan dan nilai yang berbeda. Dalam proses interaksi tersebut setiap kelompok berusaha agar kelompok yang lain mengikuti nilai yang dipakainya. Apabila masing-masing mempunyai nilai dan kepentingan yang saling bertentangan dan masing-masing bertahan terhadap nilai dan kepentingan yang saling bertentangan tersebut, maka telah terjadi yang disebut konflik nilai. Konflik nilai ini dapat menjadi sumber masalah sosial. Dalam pandangan ini, masalah sosial dilihat dari pendekatan Group Centered, yang beranggapan bahwa masalah sosial bukan disebabkan oleh individu yang immoral atau disebabkan oleh kuranggnya koordinasi dan regulasi, melainkan disebabkan oleh konflik alamiah di antara berbagai segemen dalam masyarakat.
Masalah sosial akan timbul apabila dalam masyrakat tidak terdapat saluran yang mapan dan dapat mengakomodasikan berbagai aspirasi, nilai dan kepentingan yang saling berbeda tersebut. Saluran yang mampu berfungsi seperti itu akan dapat mencegah atau paling tidak mengurangi letupan permusuhan yang bersifat terbuka. Saluran yang terlembagakan dalam masyarakat diharapkan juga mempunyai kemampuan untuk mereduksi konflik antar kelompok menuju suatu kesepakatan atau consensus.
Apabila saluran yang dapat mengakomodasikan berbagai nilai, aspirasi dan kepentingan tersebut tidak hadir dalam masyarakat, maka bentuk aturan sosial yang muncul kemudian lebih merupakan suatu system yang semata-mata dirancang guna memberikan tekanan untuk melindungi nilai-nilai kelompok dominan (Weinberg, 1981:90). System demikian jelas tidak akan memuaskan semua pihak. Apabila gejolak dapat ditekan, semata-mata karena adanya unsure paksaan sehingga masalahnya menjadi bersifa laten dan sewaktu-waktu dapat meletup kepermukaan.
Dalam pembangunan sosial, mengedepankan nilai-nilai yang ada harus bisa diwujudkan dalam bentuk membangkitkan kembali kearifan local dalam masyarakat. Dalam masyarakat Gampong (desa) di Aceh, konflik antar elit yang mengusai di pedesaan telah menambah luka penderitaan masyarakat. Hanya untuk memperebutkan bantuan yang diberikan telah melunturkan nilai-nilai sosial dan agama yang sudah lama dipertahankan. Konflik kepentingan ini diperparah dengan ketidakmampuan aparatur pemerintah kabupaten hingga desa untuk bisa mengakomodir berbagai aspirasi yang berkembang. Tidak heran kalau ada bantuan untuk suatu desa harus dipindahkan ke tempat lainnya dengan alasan perebutan kepentingan terlalu tinggi. Tentu saja ini merugikan rakyat desa yang mayoritas akibat ulah segelintir elit politik desa.


3. Kelemahan cultural
Dalam pandangan antropologi, kebudayaan kultur tidak pernah dapat terlepas dalam suatu masyarakat. Kebudayaan merupakan tata kelakuan, kelakuan dan hasil kelakuan manusia, masyarakat merupakan jaringan kelompok-kelompok manusia yang memangku kebudayaan tadi. Dengan demikian, masyarakat merupakan wadah dari kebudayaan (Koentjaraningrat, 1966:101).
Atas dasar kenyataan itu dapat dimengerti apabila kemudian orang beranggapan bahwa kebudayaan atau kultur ini sangat mewarnai kehidupan suatu masyarakat. Dalam pandangan tersebut, kondisi kehidupan masyarakat yang merupakan masalah sosial juga dapat dianggap cerminan dari kultur masyarakatnya. Sebagai contoh, masalah kemiskinan sering dijelaskan sumbernya dari latar belakang budaya masyarakatnya, sehingga dikenal suatu hipotesis yang disebut dengan kemiskinan cultural. Berdasarkan hiportesis itu masyarakat miskin dinyatkan mempunyai nilai dan gaya hidup tertentu yang kemudian akan mempengaruhi kemampuan antisipasinya terhadap berbagai perkembangan dan perubahan lingkungan kehidupannya. Oleh sebab itu, pada akhirnya juga akan mempengaruhi taraf hidup sosial ekonominya. Aspek-aspek cultural yang dimaksud terutama adalah sikap fatalism, lemahnya achievement motivation, kurang berorientasi kedepan dan sebagainya. Pendek kata, menurut pandangan ini masyarakat miskin dianggap mempunyai sub kultur dengan nilai-nilai yang berbeda dibanding masyarakat lain.
Dalam konteks kasus pembangunan kembali Aceh pasca tsunami di kawasan barat selatan yang dinilai oleh wakil gubernur Aceh kurang berhasil juga tidak terlepas dari peran kontraktor local yang memenangkan tender dari proyek BRR. Pengakuan dari kepala BRR banyak dari kontraktor yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah memenangkan tender. (www.serambinews.com). Akibatnya proyek yang sudah dianggarkan menjadi terlantar, kejadian ini tidak terjadi satu atau dua kasus saja, mayoritas program yang gagal dikawasan ini dilakukan oleh pihak rekanan yang tidak bertanggung jawab.
Ulah dari kelemahan budaya yang diperagakan oleh kontraktor ini jelas berakibat negative terhadap korban bencana. Padahal biaya yang besar dianggarkan pemerintah juga diperuntukkan bagi masyarakat mereka sendiri. Masih ada anggapan yang menunjukkan uang yang berjumlah triliunan yang disumbangkan negara-negara donor untuk pembangunan Aceh bisa untuk dimanfaatkan untuk memperkaya diri.
Tidak hanya untuk pembangunan fisik, program pemberdayaan mayarakat juga mengalami kegagalan yang sama. Modal yang diberikan oleh NGO asing maupun dari BRR digunakan untuk keperluan yang sangat konsumtif, misalnya membeli motor, alat-alat elektronik, dan barang lain yang bukan untuk sifatnya bisa produktif. (www.serambinews.com).
Penjelasan lain, yang dapat digunakan untuk memahami aspek cultural dalam proses terjadinya masalah sosial adalah melalui teori cultural lag yang dikemukakan oleh William F Ogburn (soekanto, 1986). Hipotesis ketertinggalan budaya ini menjelaskan bahwa kecepatan perubahan yang terjadi pada zaman modern berkaitan dengan penyesuaian sosial. Penyesuaian sosial ini menyangkut adaptasi manusia pada kebudayaan dan penyesuaian berbagai bidang kebudayaan. Dalam menghadapi proses kebudayaan yang cepat, laju perubahan dalam berbagai bagian kebudayaan tidak selalu sama. Adakalanya bagian tertentu berubah lebih cepat daripada bagian yang lain. Oleh karena bagian-bagian tersebut merupakan komponen dari suatu system, maka perubahan pada salah satu bagian membutuhkan penyesuaian dari bagian lain.
Kelambatan penyesuaian oleh bagian yang lain tersebut dapat menimbulkan kondisi yang disebut cultural lag (ketertinggalan budaya). Gejala cultural lag ini dapat mengundang terjadinya masalah sosial, misalnya perubahana masalah industry yang tidak segera diikuti oleh perubahan dibidang pendidikan yang kemudian mendatangkan masalah relevansi pendidikan dengan pasar kerja, perubahan dibidang tekhnologi yang bersifat hemat tenaga tidak segera diikuti oleh berkembangnya kesempatan kerja di sector lain akan mendatangkan masalah pengangguran.
Apabila unsure-unsur kebudayaan dapat dibedakan menjadi unsure kebudayaan materil dan kebudayaan non materil, maka pada umumnya perubaan kebudayaan materil ini berlangsung lebih cepat dan kadang-kadang terlambat diikuti oleh unsure kebudayaan non materil. Kebudayaan non materil dengan demikian lebih banyak merupakan kebudayaan adaptif yang menyesuaikan dengan perubahan materil, seperti pola kebiasaan, lembaga-lembaga sosial dan aturan-aturan sosial yang harus melakukan penyesusian terhadap perubahan fisik dan tekhnologi.
Perubahan yang cepat terjadi di Aceh setelah bencana dengan masuknya negara-negara asing untuk memberikan bantuan telah menjadikan masyarakat Aceh kehilangan budaya aslinya. Hal ini diawali dengan runtuhnya semangat gotong-royong karena seluruh kegiatan yang dirancang oleh berbagai LSM asing menggunakan pendekatan uang. Sikap materialism yang dulunya tidak dikenal masyarakat Aceh telah berubah orientasi pemikiran masyarakat untuk mencari uang semata-mata, walaupun dengan cara merugikan masyarakatnya sendiri. Banyak kasus PNS yang keluar hanya untuk bisa bekerja di LSM asing, masyarakat berlomba-lomba untuk bisa bekerja yang digaji dengan dolar seolah membuktikan setelah Tsunami adalah ajang untuk memperkaya diri.
Perubahan ini diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat, baik laki-laki, perempuan, juga melibatkan tokoh masyarakat dan kalangan intelektual. Masing-masing mereka mealakukannya dengan kapasitasnya masing-masing. Masyarakat biasa, melakukannya dengan memanfaatkan uang pemberdayaan untuk kepentingan lain, sehingga sampai saat ini masih ada diatara mereka tetap berada dalam kemiskinan, kalangan pengusaha memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat proyek fiktif dan kalangan intelektual lebih memilih bergabung dengan LSM asing daripada mengabdi untuk kampus.
Ketidak siapan dan tidak berdayanya pemerintah daerah juga sisi lain dari perubahan cepat yang cenderung tidak bisa dikontrol oleh pemerintah. Dengan perkataan lain, masalah sosial terjadi oleh karena system yang ada kurang mampu untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi, termasuk penyesuaian antar komponen dan unsur dalam system itu sendiri.
Pada umumnya, unsure kebudayaan materil berubah lebih cepat dan sering terlambat diikuti oleh perubahan unsur kebudayaan nonmaterial. Contoh yang sering dijumpai adalah terlambatnya system peraturan dalam mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Sebagai akibatnya banyak dijumpai kenyataan tidak efektifnya aturan dalam mendukung berjalannya system. Banyaknya aturan yang sebetulnya sudah ketinggalan tetapi secara resmi belum diganti sehingga akibatnya mucul gejala formalism, dalam pengertian dipertahankannya peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur yang sebenarnya sudah kehilangan makna dalam masyarakat sebagai akibat perubahan yang terjadi.










Rekomendasi

1. Proses implementasi program pembangunan daerah perlu lebih memperhatikan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pelibatan dan tanpa diskriminasi sebagai tenaga kerja dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah.
2. Untuk lebih meningkatkan kualitas hasil program pembangunan daerah, perlu dikembangkan sebuah sistem dan mekanisme yang menjamin efektivitas pemantauan dan pelaporan yang mengacu pada prinsip akuntabilitas publik dalam pengelolaan pembangunan daerah sehingga dapat sesuai dengan rencana dan kebutuhan publik.
3. Menghidupkan kembali lembaga-lembaga adat ditingkat kemukiman hingga Gampong (desa) yang didalamnya mencakup berbagai unsure adat, diataranya tuha peuet (kelompok pemuda, agama, Imam tokoh intelektual) dan tuha lapan (pawang laut, pawang sawah, pawang hutan dan pawang gunung). Karena lembaga cocok denga kehidupan masyarakat Aceh dan telah dibuktikan ketika masa kejayaan kerajaan Aceh masa sultan Iskandar Muda.



















DAFTAR PUSTAKA

James Midgley. 2005. Pembangunan sosial perspektif pembangunan dalam kesejahteraan sosial. Depag RI
Soetomo. 2008. Masalah sosial dan upaya pemecahannya. Jogjakarta. Pustaka Pelajar
Todaro, M. 1998. Ekonomi Pembangunan Untuk Dunia Ketiga. Jakarta. Erlangga.
www.serambinews.com keberadaan BRR di Aceh. Di unduh pada tanggal 04 desember 2008
www.aceh-eye.org BRR kurang berhasil bangun barat selatan NAD. Diunduh pada tanggal14 desember 2008

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar